PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN BANJIR DI PERKOTAAN

PENDAHULUAN

Masyarakat diprediksi sudah sulit mendapatkan rumah dalam 10 tahun mendatang. Saat ini saja, sekitar 146 jiwa mendiami tiap hektare. Padahal, menurut standar WHO, idealnya hanya 96 jiwa di setiap hektare. Dominasi kaum miskin di perkotaan menciptakan banyak kendala bagi pengadaan rumah di perkotaan. Penyediaan lahan untuk mendirikan rumah yang layak dan terjangkau, menjadi hal yang sulit diwujudkan. Belum lagi kemampuan masyarakat atas kepemilikan rumah yang saat ini dibanderol dengan harga selangit oleh pembangun. Realistis saja, jika mereka terpaksa lebih mendahulukan isi perut daripada tempat berlindung.

Meningkatnya jumlah penduduk secara cepat di daerah perkotaan secara langsung menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk perumahan pelayanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sanitasi kota. Namun yang terjadi di hampir kota-kota besar di Asia, peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pemenuhan perumahan yang layak, terutama kepada golongan masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah.

Pemenuhan kebutuhan perumahan di perkotaan menjadi sangat kritis karena daya dukung kota menjadi tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang rata-rata mencapai angka 5,5 persen per tahun. Padahal, Departemen Pekerjaan Umum menargetkan pada tahun 2020 mendatang semua kota di Indonesia akan terbebas dari kawasan kumuh. Hal itu sejalan dengan Program Pemerintah pada tahun 2015 ditargetkan 50 persen kota di Indonesia bebas kawasan kumuh, dengan pembangunan rusun sederhana sewa (rusunawa) tapi masih belum juga dapat teratasi. Belum lagi, program rutin untuk melakukan perbaikan 1.000 rumah kumuh yang sampai saat ini masih berjalan (Pikiran Rakyat, 18 September 2007).

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN                

Pembangunan berkelanjutan di sektor permukiman diartikan sebagai pembangunan permukiman termasuk di dalamnya pembangunan kota secara berkelanjutan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang. Intinya pembangunan permukiman yang berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.   

Isu-isu perkembangan permukiman yang ada pada saat ini diantaranya adalah: a). Adanya perbedaan peluang antar pelaku pembangunan yang ditunjukkan oleh terjadinya ketimpangan pada pelayanan infrastruktur, pelayanan perkotaan, perumahan dan ruang untuk kesempatan berusaha. Rentang kualitas berbagai pelayanan kota cukup besar, di mana kelompok menengah ke bawah yang memerlukan peningkatan kualitas berbagai pelayanan kota telah menjadi terabaikan; b). Konflik kepentingan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak kepada kepentingan suatu kelompok masih sering terjadi dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang masih bias, serta belum sepenuhnya keberpihakan untuk kepentingan masyarakat setempat; c). Alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat. Pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak tepat, yang menyebabkan penggunaan tanah atau ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lainnya dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan; d). terjadinya masalah lingkungan yang serius umumnya terdapat di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam; dan e). Tersisihnya komunitas lokal dimana orientasi pembangunan yang terfokus pada pengejaran target melalui proyek pembangunan baru, berorientasi ke pasar terbuka dan terhadap kelompok masyarakat yang mampu dan menguntungkan, seringkali meminggirkan masyarakat setempat yang peluangnya menjadi terbatas kepada usaha marjinal.

Sedangkan isu-isu perkembangan pembangunan permukiman yang akan datang antara lain adalah: a). Urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat merupakan tantangan bagi Pemerintah ke depan adalah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan lebih merata, antara lain dengan meningkatkan daya saing daerah yang lamban bertumbuh; b). Perkembangan tak terkendali dari daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh. Urbanisasi dan pertumbuhan cepat dapat terjadi pada daerah yang kepadatannya rendah atau sangat rendah; c). Marjinalisai sektor lokal oleh sector nasional dan global. Pertumbuhan dan pengembangan yang berorientasi pada sektor formal, cenderung hanya memberi peluang kepada kegiatan atau kekuatan yang bersifat regional, nasional dan global.

 Secara umum perkembangan permukiman yang berlangsung selama ini memperlihatkan semakin perlunya pembangunan permukiman yang lebih berbasis wilayah bukan sektor. Sifat dikotomis yang menimbulkan pertentangan antara yang baru dengan yang lama, lokal dan pendatang, antara satu sektor  kegiatan dengan sektor kegiatan lainnya, modern dengan tradisional, kota dengan desa dan seterusnya, harus dihilangkan sehingga laju ketimpangan yang menumbuhkan konflik dapat diperlambat bahkan dihentikan. Perlunya pengalihan orientasi dari membangun rumah ke membangun permukiman. Pengelolaan pembangunan permukiman harus memungkinkan berkembangnya prakarsa membangun dari masyarakat sendiri melalui mekanisme yang dipilihnya sendiri. Di pihak lain kemampuan membangun permukiman secara komunitas harus direspon secara tepat oleh pemerintah, sehingga kebutuhan akan identitas tetap terjaga dalam kerangka pembangunan permukiman yang lebih menyeluruh. Kelangkaan prasarana dasar dan ketidakmampuan memelihara serta memperbaiki permukiman merupakan masalah utama dari perumahan dan permukiman yang ada. Masalah tersebut justru menjadi lebih besar dengan adanya pembangunan baru yang cenderung dibangun untuk kepentingan pembangunnya sendiri, dibandingkan sebagai bagian membangun permukiman secara menyeluruh bagi kepentingan publik yang luas.

Salah satu agenda utama sektor permukiman adalah meliputi : a). Mengembangkan kepranataan dan instrumen pembangunan dan perkembangan permukiman bagi masyarakat banyak; b). Membangun kesatuan sistem perencanaan dan sistem pembangunan (implementasi rencana) tata ruang yang partisipatif dan memberdayakan masyarakat maupun Pemerintah Daerah; c). Membangun mekanisme perencanaan dan pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan mekanisme perencanaan dan pembangunan tata ruang; d). Mengembangkan sistem pelatihan untuk mensosialisasikan pendekatan alternatif dan meningkatkan kemampuan profesional di bidang perumahan bagi aparat pemerintah pusat, daerah maupun pelaku pembangunan permukiman lainnya; dan e). Mengembangkan fungsi/sistem informasi dan diseminasi mengenai hidup bermukim yang baik bagi masyarakat di dalam pemerintahan daerah.

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Hakekat  dari perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang serta mempunyai peran sebaga pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan,penyiapan generasi muda, dan bentuk manifestasi jatidiri. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan lingkungan permukimannya maka terlihat jelas bahwa kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukiman dimana masyarakat tinggal menempatinya.

Pembangunan perumahan dan permukiman diyakini mampu mendorong lebih dari seratus macam kegiatan industri yang berkaitan dengan bidang perumahan dan permukiman, sehingga penyelenggaraan perumahan dan permukiman sangat berpotensi dalam menggerakkan roda ekonomi dan upaya penciptaan lapangan kerja produktif. Bagi banyak masyarakat Indonesia terutama golongan menengah kebawah, rumah juga merupakan barang modal (capital goods),  karena dengan asset rumah ini mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam mendukung kehidupan dan penghidupannya. Karenanya, permasalahan perumahan dan permukiman tidak dapat dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks lagi sebagai persoalan yang berkaitan dengan semua dimensi kehidupan di dalam masyarakat.

 Upaya untuk merangkum pandangan-pandangan di atas telah dirumuskan secara konseptual  dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menyatakan bahwa :

PERUMAHAN adalah :

Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

PERMUKIMAN adalah :

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan, maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah (Seminar Peduli Banjir “FOREST” Jakarta 25 Maret 2002)

v    Pertama : penyelenggaraan perumahan dan permukiman dilaksanakan berdasarkan azas TRIDAYA, yang secara prinsip bertujuan mendayagunakan komponen masyarakat; usaha; ekonomi dan prasarana dan sarana lingkungannya. Pendekatan ini dilakukan dengan   memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan masyarakat, pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi komunitas, serta pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

v   Kedua : Pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang menerus/berkelanjutan. Karenanya diperlukan dukungan sumber daya pendukungnya baik ruang dan lingkungannya, alam, kelembagaan dan finansial maupun sumber daya lainnya secara memadai. Untuk itu pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan  kelestarian dan keserasian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya yang ada maupun daya dukungnya sejak tahap perencanaan, pengelolaan dan pengembangannya. Hal ini demikian agar arah perkembangannya tumbuh selaras dan serasi sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang  berkelanjutan baik secara ekonomi, lingkungan maupun sosial dan budaya.

v       Ketiga : Penyelenggaraan secara multisektoral dan terdesentralisasi. Pembangunan perumahan dan permukiman mencakup banyak kegiatan mulai  penyediaan ruang, lahan, kelembagaan, teknis-teknologis, pembiayaan, sistem informasi  dan lain sebagainya. Sehingga penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus dilakukan secara multisektoral karena memerlukan koordinasi dengan berbagai bidang lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman. Selain itu perlu diperhatikan karakter persoalan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang ada. Persoalan penyediaan perumahan sebenarnya merupakan masalah lokal dan kebutuhan individual. Ini dapat ditunjukkan dengan besarnya peran swadaya masyarakat dalam pengadaan perumahannya. Karenanya perlu pembatasan campur tangan pemerintah dalam penanganan persoalan lokal melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang terdesentralisasi. Dengan latar belakang kompleksitas dan karakter persoalan perumahan dan permukiman, cara penanganan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, serta potensi yang ada di masyarakat maka penanganan, penyelenggaraan  perumahan dan permukiman secara terdesentralisasi merupakan sebuah keharusan.

v       Keempat : pembangunan yang berwawasan kesehatan. Sebagaimana disadari bahwa persoalan kesehatan lingkungan perumahan dan permukiman sangat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat  yang menghuninya. Selain secara fisik perumahan harus memenuhi syarat rumah sehat (kesehatan), perilaku hidup sehat dari masyarakat sangat penting dan strategis untuk terus didorong dan ditumbuh kembangkan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. Disamping itu pembangunan yang berwawasan kesehatan ini sangat mendukung upaya penanganan permukiman kumuh dan upaya pencegahan terjadinya lingkungan permukiman yang tidak sehat dalam rangka penciptaan lingkungan permukiman yang responsive.

v     Kelima: penyelenggaraan melalui pengembangan sistem insentif. Persoalan perumahan dan permukiman   merupakan persoalan strategis yang belum mendapatkan cukup perhatian dari berbagai kalangan. Karenanya untuk memacu laju pembangunan perumahan dan permukiman, perlu dikembangkan sistem insentif yang mendorong  berbagai pihak baik lembaga formal maupun informal untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraannya. Upaya itu dilakukan diantaranya melalui kegiatan program stimulan, dukungan pembiayaan dan bantuan teknis bagi Daerah yang responsif dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Selain itu juga perlu disediakan sarana pendukung melalui pendampingan dalam penyiapan dan pemberdayaan masyarakat.

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG TERKAIT DENGAN PENANGANAN STRATEGIS BENCANA ALAM

 Pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tidak terkendali telah menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan, kawasan jasa/industri dan parasarana perkotaan yang keseluruhan membentuk kawasan terbangun. Perkembangan perumahan  dan permukiman yang sangat pesat sering kurang terkendali dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) dan bantaran sungai telah berubah  menjadi daerah permukiman yang dihuni penduduk. Kondisi ini akhirnya meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai. Hal-hal tersebut diatas membawa dampak di satu pihak mengurangi kemampuan daya serap lahan atas air hujan yang turun, di lain pihak berdampak rendahnya kemampuan drainase mengeringkan kawasan terbangun dan rendahnya kapasitas seluruh prasarana pengendali banjir (sungai, polder-polder, pompa-pompa, pintu-pintu pengatur)  untuk mengalirkan air ke laut. 

Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman berfungsi untuk melayani pusat-pusat permukiman dan jasa untuk kebutuhan dasar seperti air dan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta untuk mendukung arus barang dan orang antar kawasan/pusat-pusat dalam kota maupun dengan wilayah kota sekitarnya. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman kota perlu dilakukan secara sinergis satu dengan yang lain sehingga dapat secara optimal mendukung kegiatan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan. Jaringan jalan dan jaringan drainase harus sinergis secara fisik agar aliran air dari permukiman dapat cepat mengalir ke sungai.  Disamping itu,  pengelolaan sampah dan air limbah harus baik agar tidak menyumbat saluran dan merusak kualitas air permukaan dan air tanah.  Dengan demikian sistem jaringan  masing-masing prasarana  dan program penanganannya harus mengacu kepada rencana tata ruang kota dan daya dukung lingkungan yang ada.

Dalam upaya mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan maka arah kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang terkait dengan penanganan strategis bencana banjir adalah sebagai berikut:

      Pertama, penerapan tata lingkungan permukiman yang memperhatikan: 

    a). Arahan rencana tata ruang; 

    b). aspek daya dukung dan keserasian lingkungan; dan 

   c). pelembagaan Rencana induk Pengembangan Pembangunan Perumahan dan permukiman di Daerah (RP4D) sebagai acuan penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 

Untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman, dari sisi penataan ruang, maka diperlukan arahan perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang disusun secara transparan dan partisipatif serta  dengan pengendalian  pemanfaatan ruang yang jelas dan konsisten. Diharapkan dalam pelaksanaannya rencana tata ruang tersebut dapat berlaku dalam jangka  periode waktu antara 10 hingga 30 tahun. Diasamping itu pertimbangan kapasitas daya dukung lingkungan sangat penting dalam upaca terwujudnya keserasian lingkungan, diantaranya dalam upaya pencegahan terhadap bahaya banjir.

Rencana induk pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah (RP4D) perlu disusun sebagai acuan untuk mengakomodasikan kegiatan pembangunan baru, peningkatan kualitas lingkungan yang ada, termasuk penanganan lingkungan permukiman kumuh dan masalah perumahan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Dengan memperhatikan arahan tata ruang dan daya dukung lingkungan  yang ada serta berbagai kebutuhan yang berkembang, dari berbagai lapisan masyarakat, maka dalam penyusunan RP4D, apabila diperlukan, dapat dilakukan konversi fungsi lahan. Namun proses tersebut harus dilakukan pertimbangan yang matang dan melalui mekanisme yang transparan dan melibatkan semua pihak terkait.  Diharapkan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang mengacu pada RP4D secara konsisten diharapkan akan terwujud lingkungan permukiman yang sehat, aman,harmonis dan berkelanjutan yang mampu mendukung pengembangan jatidiri masyarakat penghuninya.  

   Kedua, peningkatan kualitas permukiman, khususnya pada permukiman kumuh melalui: a). peningkatan prasarana dan sarana permukiman kumuh; dan b). peningkatan kualitas perumahan melalui perbaikan rumah-rumah yang ada atau pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) termasuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) khususnya untuk daerah perkotaan. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman selama ini telah dikembangkan melalui program perbaikan lingkungan permukiman seperti KIP, pemugaran serta peremajaan lingkungan permukiman kumuh. Pada dasarnya kegiatan perbaikan dan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman bertujuan untuk menjaga bahkan dalam meningkatkan kapasitas fungsi prasarana dan sarana lingkungan tersebut agar tetap dapat berfungsi sesuai kebutuhannya.

Mengingat semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk keperluan perumahan dan permukiman, maka upaya peningkatan kapasitas di kawasan permukiman kumuh dan padat penduduk  dapat dilakukan pula melalui peningkatan intensitas kepadatan hunian melalui pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) termasuk rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Pembangunan rumah susun sederhana tersebut pada dasarnya harus tetap memberikan prioritas bagi penduduk asli penghuni lingkungan permukiman kumuh tersebut. Namun mengingat budaya untuk tinggal di rumah susun khususnya untuk daerah perkotaan belum terlalu membudaya, maka diperlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu secara intensif. Dengan demikian sasaran peningkatan kualitas permukiman kumuh khususnya bagi peningkatan kegiatan ekonomi produktif kelompok masyarakat miskin dapat tercapai. 

   Ketiga, pengembangan prasarana dan sarana lingkungan permukiman  skala besar melalui pola: a). kawasan siap bangun (Kasiba); dan b). lingkungan siap bangun (Lisiba). Untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman jangka menengah dan panjang perlu diusahakan pengembangan kawasan permukiman skala besar melalui penyediaan tanah siap bangun dan kaveling tanah matang yang sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota serta RP4D melalui penerapan subsidi silang, khususnya dalam rangka membatasi terjadinya spekulasi harga tanah  dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan tanah, prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum yang diperlukan. Pembangunan  berskala besar tersebut dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program pembangunan daerah meliputi penyelenggraan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku penyelenggaraan pengelolaan Kasiba dan Lisiba dilakukan dalam rangka pembangunan kawasan skala besar, meliputi pengelolaan, penetapan lokasi dan penyediaan tanah,  pemberian hak atas dan pendaftarannya, penyelenggaraan, pengendalian, dan pembinaan. Pengadaan Kasiba dan Lisiba juga dimaksudkan untuk mengarahkan agar pertumbuhan kota membentuk struktur lingkungan kota yang efektif dan efisien yang sesuai dengan arahan tata ruang dan daya dukung lingkungan yang ada dan pada gilirannya akan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata, sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Branch,Melville.C.(1996). Perencanaan Kota Komprehensif,Pengantar dan

      Penjelasan .Yogyakarta:GajahMada University Press.

Budihardjo Eko,(1997). Perumahan dan Permukiman Perkotaan

      Yogyakarta:GajahMada University Press.

Givoni, B., 1998, Climate Considerations in Building and Urban Design,Van Nostrand Reinhold, USA.

Pikiran Rakyat, 18 September 2007

Seminar Peduli Banjir “FOREST” Jakarta 25 Maret 2002

Trancik, Roger, (1986), “Finding Lost Space”, VNR Company, New York 

Website:  www.detik.com 14/05/2004

TRANSPORTASI HIJAU MENUJU LINGKUNGAN SEHAT (Green Transportation to Healthy Environment)

ABSTRAK

Sebagian besar kota di Indonesia dirancang tanpa memperhatikan beberapa aspek seperti halnya iklim, energi, & lingkungan. Akibatnya, beberapa kota tersebut menjadi tidak cukup nyaman bagi warga setempat untuk tinggal dan bekerja. Dalam hal ini, Sistem dan infrastruktur transportasi adalah elemen yang menggerakkan mobilitas, karena akan menghubungkan keterpisahan ruang dan waktu. Perencanaan pembangunan transportasi akan menentukan mobilitas distribusi pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak boleh dianggap sebagai masalah sektoral, melainkan harus ditempatkan sebagai sarana strategis yang merantaikan ruang kehidupan. Oleh karena itu perlu ada pemahaman terhadap pentingnya keseimbangan fasilitas antara pengendara bermotor dan non bermotor serta menentukan arah dan perencanaan alur transportasi yang integratif antara jenis-jenis transportasi yang aktif dan tata ruang mobilitas kegiatan ekonomi dan kesibukan sosial masyarakat yang akan membangun spiral kendaraan-jalan guna menuju lingkungan yang sehat.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis beberapa aspek yakni, iklim, lingkungan, dan energi yang berpengaruh terhadap rancangan kota, terkhusus kota Makassar (Kajian Secara Umum) serta moda transportasi dan jalan yang seharusnya.

Kata Kunci : Kota Makassar, transportasi, jalan, iklim, energi dan lingkungan.

 

 

PENDAHULUAN

Berbicara transportasi tidak lepas dari jalan dengan segala isinya dan berbicara hijau tidak lepas dari bersih, segar, & nyaman. Terkait dengan jalan, yang tidak hanya sebagai ruang publik, juga merupakan ruang dimana seluruh masyarakat mempunyai akses untuk menggunakannya dan memberikan kesempatan untuk digunakan atau dicapai secara fisik (Granham 1970). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), jalan adalah; ciri khas, tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Dan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jadi jalan juga tidak lepas dari fungsi dan peranannya sebagai tempat pergerakan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

Kota Makassar adalah salah satu kota besar di Indonesia, dimana pertumbuhan kota terus meningkat dari tahun ke tahun akibat tingkat urbanisasi yang tinggi, hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dari pada di daerah dan juga fasilitas di kota jauh lebih baik dari pada di daerah. Sebagai Ibukota Propinsi, kota Makassar akan berperan sebagai pusat pengendalian kegiatan skala regional pada umumnya, hal ini akan menjadikan kota Makassar sebagai daerah tujuan transportasi dan daerah bangkitan transportasi, jika bangkitan transportasi tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana khususnya bagi pejalan kaki maka akan menimbulkan titik konflik pada suatu ruas jalan. Sewajarnyalah, jika jumlah fasilitas pengendara bermotor berbanding lurus dengan fasilitas non bermotor dalam hal ini; pejalan kaki, pengendara sepeda, serta pengendara becak. Dimana para pejalan kaki atau pedestrian, pengendara sepeda, serta pengendara becak berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan bermotor, sehingga secara tidak langsung mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan manajemen lalu lintas adalah berusaha memisahkan pejalan kaki, pengendara sepeda, serta pengendara becak tersebut dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas.

Masyarakat modern memandang kota sebagai tempat berkumpulnya berbagai kelompok manusia atau komunitas yang saling berinteraksi untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu. Ukuran atau 'dimensi' kota mempengaruhi intensitas interaksi antar individu, kelompok maupun komunitas manusia tersebut. Interaksi manusia semakin intens dimana dimensi ‘waktu’ menjadi pendek terjadi di kota. Manusia cenderung memperpanjang dimensi waktu yang pendek dengan cara menempatkan fungsi-fungsi kegiatan tersebut sedekat mungkin, atau dengan kata lain saling ‘merapatkan’ bangunan yang digunakan sebagai wadah kegiatan fungsi tersebut. Perapatan bangunan ini akan memperpendek jarak tempuh antara fungsi kegiatan yang berbeda. Untuk kota dengan dimensi yang relatif kecil, rentang waktu tertentu, misalnya satu jam atau satu hari dapat digunakan oleh warga kota untuk menyelenggarakan berbagai aktifitas yang berbeda, sehingga satuan waktu menjadi terasa lebih panjang. Hal ini dapat diamati apabila kita berada di suatu kota dengan dimensi yang relatif kecil tersebut. Jarak tempuh antara satu dengan tempat kegiatan yang lain relatif menjadi pendek, disamping kemungkinan terjadi kemacetan lalu lintas juga lebih kecil. Bagi mereka yang tinggal di kota seperti Makassar, keluhan mengenai sempitnya waktu untuk melaksanakan berbagai pekerjaan sudah mulai muncul. Pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu yang sama cenderung menjadi lebih sedikit bagi mereka yang bekerja di kota dibanding dengan mereka yang bermukim di daerah.

Isu mengenai dampak lingkungan akibat transportasi merupakan isu yang telah muncul sejak ditemukannya kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil. Data lingkungan yang ada menunjukkan bahwa sector transportasi umumnya berkontribusi sekitar 23% dari emisi gas CO (carbon monoxide/green house gas) dan tumbuh lebih cepat dari penggunaan energi di sektor lainnya.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di perkotaan yang sangat pesat di era 90-an diduga terkait dengan kecenderungan terjadinya urban sprawl (terus-menerus) yang tidak diikuti dengan penyediaan sistem angkutan umum yang memadai sehingga menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.  Berbagai studi yang ada menuding bahwa transportasi yang tidak terkendali telah mengakibatkan penurunan kualitas kehidupan perkotaan seperti menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, buruknya kualitas udara perkotaan, meningkatnya korban kecelakaan lalulintas, meningkatnya tekanan kejiwaan akibat kemacetan dan berkurangnya aktivitas fisik seseorang karena lebih banyak di kendaraan. Hal ini secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang tidak sehat.

PERMASALAHAN DARI ASPEK IKLIM

Ciri yang menonjol pada iklim tropis adalah tingginya suhu rata-rata harian dibanding pada iklim lain. Persoalan yang ditimbulkan oleh iklim ini dalam kaitannya dengan kota sebagai tempat manusia bermukim dan melangsungkan aktifitas kerja sehari-hari, dalam hal ini terjadinya moda transportasi, adalah sebagai berikut:

1. Pemanasan yang ditimbulkan oleh Radiasi Matahari

2. Berkurangnya kecepatan angin pada kawasan urban

3. Berkurangnya vegetasi

Problematik yang ditimbulkan oleh iklim tropis basah, seperti halnya curah hujan yang tinggi, suhu udara yang umumnya berada diatas toleransi kenyamanan, radiasi matahari yang menyengat, kelembaban tinggi serta aliran udara yang relatif lambat bagi pencapaian kenyamanan termis, tidak banyak diantisipasi oleh perencana maupun perancang kota. Perencana kota kurang memikirkan bagaimana melengkapi system transportasi dengan fasilitas-fasilitas, seperti jalur pejalan kaki / pedestrian ways yang terlindung dari hujan dan sengatan matahari., jalur pe-sepeda / jogging track, street furniture dan sebagainya, yang diiringi dengan kondisi vegetasi yang memadai / tetap mementingkan penghijauan untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan membuang karbondioksida (CO2) dan produksi oksigen (O2) yang dilakukan tumbuhan. sehingga setiap penduduk/individu tetap merasa nyaman dalam melakukan aktivitasnya walaupun ditempuh dengan berjalan kaki. Banyak dijumpai, bahwa penghuni suatu permukiman di kota atau tepi kota harus menggunakan kendaraan hanya untuk menuju kantor pos, menuju bank, bahkan untuk sekedar potong rambut sekalipun. Penempatan fungsi-fungsi bagi aktifitas penduduk kota tidak direncanakan sedemikian rupa sehingga penghuni kawasan permukiman dapat melakukan aktifitas kesehariannya dalam radius yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki. 

PERMASALAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN KONSUMSI ENERGI

Sistem transportasi perkotaan yang disandarkan pada penggunaan kendaraan pribadi telah terbukti mengkonsumsi energi yang berlebihan, mengganggu kondisi kesehatan masyarakat, dan tingkat pelayanan yang terus menurun walaupun dengan investasi yang terus bertambah. 

Pada kehidupan yang masih bertaraf dasar, manusia yang hidup pada iklim tropis (basah) cenderung tidak memerlukan energi (listrik) untuk mempertahankan hidupnya. Mereka dapat hidup tanpa bantuan alat pemanas ataupun pendingin udara. Mereka dapat menggunakan lampu penerang yang menggunakan bahan bakar tumbuh-tumbuhan, misalnya minyak kelapa, minyak buah Jarak, dan sebagainya. Sementara rekan mereka yang berada pada iklim sub tropis sulit untuk dapat melangsungkan hidup tanpa bantuan pemanas pada musim dingin. Singkat kata, ketergantungan manusia tropis terhadap energi (listrik) sebetulnya relatif jauh lebih rendah dibanding mereka yang berada pada iklim sub tropis tersebut. Meskipun demikian, dengan terjadinya pertukaran budaya, informasi dan teknologi, serta penjajahan baru dalam bidang ekonomi yang dilakukan negara maju (berkuasa) terhadap negara berkembang (lemah), kecenderungan pemaksaan penggunaan teknologi dari negara maju terhadap negara berkembang, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan ketergantungan negara berkembang yang umumnya berada pada wilayah tropis, terhadap penggunaan energi cenderung meningkat secara pesat. Perancangan kota di Indonesia yang mengadop konsep dari negara sub tropis, terutama Amerika Serikat, membuat kota menjadi tidak nyaman secara termis, tanpa penggunaan energi secara signifikan. Kota dirancang dengan jalan-jalan lebar serta ruang-ruang terbuka yang diperkeras, tanpa cukup diberi peneduh pohon. Bangunan-bangunan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak akan nyaman tanpa pengkondisian udara, mengakibatkan peningkatan suhu udara kota yang semula sudah tinggi akibat pemanasan aspal, beton, serta pembuangan panas oleh mesin-mesin pengkondisian udara itu sendiri. Kemudian ditambah panas yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang menggunakan AC.  Akibat suhu udara kota yang tinggi, manusia kota lalu cenderung menggunakan kendaraan bermotor meskipun untuk menempuh jarak yang relatif pendek sekalipun. 

PERMASALAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN LINGKUNGAN

Suatu kenyataan terpampang di hadapan mata. Pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan telah mencapai 18% di atmosfer. Selama 310 hari atau 85% dari 365 hari dalam setahun, kualitas udara di Kota Bandung tergolong buruk karena berada di atas baku mutu. Artinya, 55 hari di sepanjang tahun masyarakat Kota Bandung mengisap udara yang membahayakan kesehatannya. Suhu Kota Bandung pun bertambah 0,30 setiap tahun. (Pikiran Rakyat, 27 Oktober 2008). Belajar dari pemberitaan tersebut, jadi bagaimana dengan kondisi kota Makassar sendiri? Jawabannya dipastikan lebih “lebih mengkhawatirkan”.

Ekosistem alam adalah inti dari keberlangsungan hidup kita, di manapun kita tinggal di daerah perkotaan ataupun di daerah pedesaan. Alam menyediakan udara, makanan, dan minuman untuk kebutuhan hidup manusia. Alam mengatur lingkungan kita dengan membersihkan udara (melalui pohon) dan membersihkan air (melalui dataran tinggi dan lembah-lembah). Satu pohon, pada kenyataannya hanya mampu menyediakan oksigen untuk dua orang saja. Alam pun telah memperkaya hidup manusia melalui ruang-ruang hijau dimana kita bisa berekreasi dan merasa nyaman sehingga bisa melakukan kontak sosial dengan sesama.

Faktor-faktor lingkungan yang timbul akibat aktivitas transportasi, umumnya terkait dengan:

• Kebisingan,
• Polusi Udara,
• Tundaan pejalan kaki,
• Kecelakaan lalu lintas,
• Stress bagi pengemudi,
• Kesehatan masyarakat.

Di antara faktor-faktor tersebut yang dirasakan paling mengganggu adalah kebisingan dan polusi udara.Kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan karena memiliki intensitas atau volume yang melampaui level yang dapat diterima. Umumnya suara yang makin keras makin tidak diinginkan. Suara mulai tidak nyaman pada tingkat 65 dB dan mulai mengganggu ketika mencapai 85 dB dan pada tingkat 95 dB sudah sangat mengganggu dan dapat merusak pendengaran. Begitupun dampak polusi udara terhadap manusia dapat berupa gangguan kesehatan dalam jangka panjang yang dapat mengakibatkan penurunan daya refleks dan kemampuan visual; atau jangka pendek seperti gangguan pernafasan dan sakit kepala. Polusi udara umumnya memberikan dampak terhadap sistem pernafasan manusia seperti kesulitan bernafas, batuk, asma, kerusakan fungsi paru, penyakit pernafasan kronis dan iritasi penglihatan. Tingkat keseriusan gangguan tersebut tergantung dari tingkat pemaparan dan konsentrasi polutan yang merupakan fungsi dari volume dan komposisi lalulintas, kepadatan serta kondisi cuaca.

PERWUJUDAN TRANSPORTASI HIJAU

Transportasi hijau adalah sebuah konsep yang dikembangkan sebagai suatu antithesis terhadap kegagalan kebijakan, praktek dan kinerja sistem transportasi yang dikembangkan selama kurang lebih 50 tahun terakhir, terkhusus kota Makassar. Istilah transportasi hijau sendiri berkembang sejalan dengan istilah munculnya transportasi berkelanjutan dimana terminologi pembangunan berkelanjutan pada tahun 1987 (World Commission on Environment and Development, United Nation).  Secara khusus transportasi berkelanjutan diartikan sebagai “upaya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas transportasi generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya”.

Upaya mewujudkan transportasi hujau pada dasarnya dapat dilakukan dengan upaya mencegah terjadinya perjalanan yang tidak perlu (unnecessary mobility) atau dengan penggunaan teknologi angkutan yang dapat mengurangi dampak lingkungan akibat kendaraan bermotor, atau dengan memperbanyak vegetasi jalan sehingga lebih banyak komunitas pengendara non bermotor dibanding bermotor. Adapun bentuk yang terkait dalam upaya perwujudan tersebut : dengan melakukan manajeman kebutuhan transportasi yakni; upaya revitalisasi kawasan lama atau kawasan terpadu baru yang berlokasi pada jalur-jalur transportasi utama seperti jalur angkutan umum dengan mengembangkan kawasan berfungsi campuran (mixed-use) antara fungsi hunian, komersial dan perkantoran. Dan pengurangan jumlah perjalanan, yakni; dengan memanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk mengurangi kebutuhan pergerakan orang dan barang melalui penerapan konsep tele-conference, tele-working, tele-shopping, tele-commuting, agar dapat mengurangi kebutuhan mobilitas penduduk antar kawasan seperti Transit Oriented Development (TOD).

  

KESIMPULAN

• Dari persoalan-persoalan yang terakumulasi ini, manusia yang tinggal di kota sudah  penuh dengan berbagai permasalahan dari segi iklim, energi, & lingkungan.
• ketergantungan manusia yang tinggal di kota terhadap penggunaan energi menjadi tinggi.
• Beberapa persoalan di atas, hanya mungkin diatasi jika perencana & perancang kota memahami strategi perancangan kota tropis dan mengaplikasikan rancangannya secara benar, sesuai dengan persoalan yang ditimbulkan oleh iklim tersebut.
• Konsep transportasi hijau merupakan solusi awal/masukan kepada pemerintah/instansi terkait guna menuju kota hijau.

REFERENSI

Alwi, Hasan, dan Tim (Pusat Bahasa), 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.

Givoni, B., 1998, Climate Considerations in Building and Urban Design,Van Nostrand Reinhold, USA.

Granham, Harri Launce, 1970. Maintaining The Spirit Of Place, Process For The Preservation of Town Character, PDA Publisher Co, Mesa Arizona.

Jurnal / Laporan Penelitian :

Karyono, Tri Harso., 2001, Wujudkan Kota Tropis Di Indonesia, Program Studi di Jakarta.

Koran:

Pikiran Rakyat, 27 Oktober 2008.

Internet :

http://sosbud.kompasiana.com/2009/11/26/menciptakan-kota-hijau. 14 oktober 2010, 06:50.

Elemen Fisik Pembentuk Karakter Koridor Jalan

Terima Kasih.